Sunday, February 24, 2008

PP no. 2/2008; sibuk peraturan, siapa berkuasa

Setidaknya tiga milis yang saya ikuti sedang ramai diisi oleh posting tentang Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008. Ini peraturan tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN (gile panjang amat judulnya!).
Komentar tentang ini beragam, semua menyediakan argumen masing-masing. Tetapi yang lebih dominan (mungkin karena saya subscribe pada milis yang memang berada di luar sistem) adalah mereka yang menolak PP ini.
Dephut sendiri melalui Baplan sudah menyebarkan siaran pers-nya. Uniknya, seperti yang diungkap oleh peserta milis, pada bagian akhir siara pers ini, tercantum kalimat: "PP ini bukan untuk memfasilitasi penyusupan yang merugikan bangsa ini". Rupanya saat menuliskan siaran pers, si pejabat Dephut sedang dalam situasi "tegangan tinggi".
Akhirnya, bertebaranlah komentar-komentar di milis, atas komentar itu. Pokoknya, siapa meg-goblok-kan siapa, mudah didapat dalam posting milis itu.

Disaat yang sama, seorang teman sekarang sedang mendapat beban untuk menyusun kekuatan partai baru. Sang teman bercerita tentang aktivitas dan sumber-sumber dana para Cagub Kaltim. Ia menceritakan bagaimana cagub A, B & C sama-sama mendapat sejumlah (besar) uang dari orang yang sama, si tokoh utama partai baru itu. Siapapun dia, sumber uangnya sama juga, ujarnya.
Si teman ini berkata, bahwa negara ini sebenarnya bukan dikendalikan oleh Presiden dan Menteri-menteri itu, tetapi oleh sedikit orang tertentu, yang tak (mau) masuk dalam kabinet.
Bagi orang-orang itu, uang bukanlah masalah. Tinggal angkat telepon, dalam hitungan menit, sejumlah dana sudah ada di rekening. Darimana? entahlah, mungkin mereka punya kebun uang di pekarangan belakang rumah. :-)

Menyambungkan dua kondisi itu, sulit rasanya bagi saya untuk percaya bahwa PP No. 2/2008 itu bukanlah hasil kompromi antara para pejabat negri ini dengan mereka yang secara de vacto menguasai negeri ini. Sayangnya, lagi-lagi pejabat negeri ini cuma operator belaka. Maklumlah.

No comments: